‘Pertama’ di Indonesia, Bupati Jadi Plt. Kadis

Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae melalui Surat Perintah Nomor 820- 40/BKPSDM/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 menunjuk dirinya sendiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

Penerbitan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan oleh Bupati Tana Toraja untuk dirinya sendiri mengundang tanda tanya dari berbagai pihak. Apakah hal seperti ini merupakan yang ‘pertama kali’ dalam sejarah kepegawaian di tanah air?

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota tergolong dalam JPT Pratama, dimana pengisian jabatan yang masih kosong dilaksanakan melalui seleksi terbuka setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka JPT Pratama, harus berstatus sebagai PNS. Apabila JPT Pratama belum terisi secara definif, harus ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, diantaranya menyebutkan bahwa PNS atau Pejabat yang menduduki  JPT, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam JPT, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.

Contoh:  Jika seorang PNS menduduki jabatan Pengawas (Eselon IV.a), dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas lainnya (Eselon IV.a) atau sebagai Pelaksana Tugas jabatan Administrator (Eselon III).

Berdasarkan uraian di atas dengan mempedomani aturan yang berlaku, yang lebih tepat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, yang merupakan pejabat administrator eselon III.a

Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Dalam Negeri sebaiknya segera mengambil sikap yang tegas serta menerbitkan aturan baru yang lebih jelas untuk mengatur penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian beserta kewenangannya.