Betulkah Ada 57 Ribu PNS ‘Misterius’?

Sebagaimana dilansir detikcom, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu tetapi tidak jelas keberadaannya alias ‘misterius’. Hal membuat khawatir ialah diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS ‘misterius’ itu merugikan keuangan negara.

“Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?” ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai menghadiri acara pamerandan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Bima menyebutkan, terbongkarnya jumlah 57 ribu PNS ‘misterius’ itu bermula saat BKN melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu via aplikasi e-PUPNS.

Terhadap pemberitaan tersebut, mewakili praktisi kepegawaian pada Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga serta BKD pada Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu memberikan tanggapan sebagai berikut:

Database PNS Tidak Akurat dan Up To Date
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimiliki dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara, selain memuat database Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dari baik instansi pusat maupun daerah, juga digunakan oleh instansi pemerintah lainnya untuk keperluan pelayanan kepegawaian seperti usul mutasi kenaikan pangkat dan pensiun.

Database PNS yang tersedia dalam SAPK, berasal dari hasil PUPNS Tahun 2003 serta hasil pemrosesan pelayanan kepegawaian lainnya, antara penetapan NIP bagi CPNS Tahun 2003 ke atas, persetujuan teknis kenaikan pangkat serta penetapan SK Pensiun, dimana sampai Tahun 2012 yang masih diproses secara manual atau menggunakan aplikasi lainnya. Sampai Tahun 2013, masih ada SK Pensiun yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara belum menggunakan SAPK, hal ini terlihat dari SK Pensiun tersebut yang belum dilengkapi barcode. SAPK secara efektif baru digunakan pada akhir tahun 2012, terutama dalam pemrosesan usul mutasi kenaikan pangkat PNS.

Di lingkungan pemerintah daerah, ekspor database PNS dari SAPK yang dilakukan sebelum pelaksanaan PUPNS 2015, menunjukkan hasil yang tidak akurat dan up to date. Hal ini terlihat dari jumlah PNS yang berasal dari database SAPK tidak sesuai jumlah PNS yang sebenarnya, sesuai daftar pembayaran gaji yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

Jumlah PNS yang tidak akurat tersebut, disebabkan karena beberapa hal, sebagai contoh ada PNS yang telah dinyatakan berhenti atas permintaan sendiri atau meninggal dunia pada tahun 2005 sementara dalam database SAPK tahun 2015, PNS tersebut masih aktif.

Di samping itu, ada sebagian PNS yang tidak mengikuti e-PUPNS karena keterbatasan informasi, kesulitan akses jaringan internet terutama yang bertugas di kawasan terpencil.

Contoh lain:
a. Pada tahun 2012, seorang PNS mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, dimana SK Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS ditetapkan oleh kepala daerah selaku pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Regional BKN. Setelah menerima SK Pemberhentian, PNS tersebut dikeluarkan dari daftar pembayaran gaji, sementara pada saat dilakukan pengecekan data pada tahun 2015 melalui SAPK, status PNS tersebut masih aktif.

b. Seorang PNS, memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a TMT 1 April 2006, sementara dalam SAPK, data PNS tersebut masih dalam pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d TMT 1 Oktober 2001.

Tidak akuratnya database PNS dalam SAPK, diantaranya disebabkan karena peremajaan data PNS meliputi pangkat, status PNS masih aktif atau pensiun, tingkat pendidikan hanya dapat diakses oleh admin/user di lingkungan Badan Kepegawaain Negara. Sedangkan para admin/user instansi dari Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga serta BKD pada Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya diberikan akses peremajaan data jabatan serta unit kerja.

Jumlah PNS Yang Akurat dan Pembayaran Gaji
Mengingat database SAPK masih belum akurat dan up to date, hanya melalui daftar pembayaran gaji yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah serta biro keuangan pada kementerian/lembaga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan jumlah PNS yang akurat. Secara nasional, kementerian keuangan memiliki data akurat terkait jumlah PNS aktif yang dibayarkan gajinya.

Oleh karena itu, munculnya angka 57 ribu PNS yang dianggap tidak jelas keberadaannya alias ‘misterius’ merupakan dampak tidak akuratnya database PNS yang berasal dari SAPK. Dengan demikian, pembayaran gaji yang dianggap ‘mengalir’ kepada 57 ribu PNS ‘misterius’ jelas tidak memiliki keterkaitan. Artinya jika di dalam daftar pembayaran gaji saja tidak tercantum, bagaimana mungkin 57 ribu PNS ‘misterius’ ini menerima pembayaran gaji.